Bengkulu – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu melakukan langkah tegas dalam penanganan kasus dugaan korupsi di sektor tambang batu bara. Dalam operasi yang dilakukan beberapa hari terakhir, 41 alat berat berhasil disita sebagai barang bukti terkait dugaan penyalahgunaan izin dan kerugian negara dalam kegiatan pertambangan di wilayah Bengkulu.
Kronologi Penyitaan
Penyitaan alat berat ini dilakukan setelah Kejati Bengkulu melakukan penyelidikan intensif terhadap perusahaan tambang batu bara yang diduga melakukan praktik korupsi dan pelanggaran peraturan pertambangan. Alat berat yang disita terdiri dari excavator, bulldozer, dump truck, dan alat pendukung lainnya yang digunakan untuk kegiatan tambang.
Kajati Bengkulu menyatakan bahwa penyitaan ini merupakan bagian dari upaya menegakkan hukum dan memastikan aset perusahaan yang terlibat kasus korupsi tidak dipindahkan atau dijual.
“Langkah ini diambil untuk memastikan proses hukum berjalan lancar dan aset yang terkait kasus tetap berada di bawah pengawasan kami,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
Modus Korupsi dan Kerugian Negara
Berdasarkan penyelidikan awal, perusahaan tambang diduga melakukan pengelolaan izin tambang secara ilegal, termasuk penambangan di luar kuota dan area yang tidak sesuai izin. Aktivitas ini mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, meskipun angka pasti masih dalam proses audit oleh aparat terkait.
Selain itu, penyidikan juga menyoroti dugaan penggelembungan biaya operasional dan manipulasi dokumen kontrak kerja yang merugikan pemerintah daerah maupun pusat. Kejati menegaskan bahwa penyitaan alat berat menjadi bukti kuat terkait keterlibatan perusahaan dan pejabat terkait.
Tindak Lanjut Penyidikan
Setelah penyitaan, alat berat kini diamankan di lokasi tertentu di bawah pengawasan kejaksaan. Kejati Bengkulu bersama tim penyidik akan melanjutkan penyidikan untuk:
- Memeriksa dokumen dan bukti transaksi terkait pengelolaan tambang.
- Mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik manajemen perusahaan maupun oknum pejabat.
- Menetapkan tersangka dan menyiapkan berkas perkara untuk tahap penuntutan.
Langkah ini juga bertujuan untuk memberikan efek jera bagi perusahaan atau pihak lain yang mencoba memanfaatkan izin pertambangan secara ilegal.
Dampak dan Respons Publik
Penyitaan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat Bengkulu, khususnya terkait upaya penegakan hukum dalam sektor pertambangan yang rawan praktik korupsi. Banyak pihak menyambut positif tindakan Kejati karena menunjukkan keseriusan aparat dalam memberantas korupsi dan menjaga aset negara.
Selain itu, masyarakat berharap kasus ini dapat menjadi peringatan bagi perusahaan tambang lain untuk mematuhi peraturan perizinan dan transparansi operasional, baca selengkapnya di sini:
● https://gribjayabengkulu.org/hukum/kejati-sita-41-alat-berat-terkait-kasus-korupsi-tambang-batu-bara-di-bengkulu/
● https://gribjayapangkalpinang.org/pendidikan/kapolda-babel-pangkalpinang-ajak-siswa-bijak-bermedia-sosial/
● https://gribjayayogyakarta.org/pendidikan/yogyakarta-konsisten-gelar-event-wellness-catat-jadwalnya-ya/
● https://gribjayajambi.org/hukum/buruh-sawit-di-jambi-dituduh-curi-motor-ditangkap-serampangan-diperas-polisi/
● https://gribjayajember.org/hukum/rsbs-jember-ternyata-tak-tahu-karyawan-wisata-ke-bromo-berujung-kecelakaan/
